OTONOMI PENDIDIKAN

Standar

A. Latar Belakang Otonomi Pendidikan

Krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia disebabkan oleh lemahnya sistem perekonomian, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan pemerintah dalam penyiapan dana yang cukup untuk keperluan pendidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya mutu pendidikan dan terganggunya proses pemerataan pendidikan.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa dan merupakan sarana yang efektif untuk membangun watak bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai perubahan, salah satunya yang menonjol yaitu lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Undang-undang tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara otonom.

Otonomi pengelolaan pendidikan ditujukan agar dapat diwujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan yang lebih cepat dan tepat, efektif dan efisien, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seiring dengan itu otonomi pendidikan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan yang selama ini ditentukan oleh pusat dilimpahkan menjadi wewenang pemerintah daerah.

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.

Dalam pengertian otonomi pendidikan terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilaksanakan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Otonomi  pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil  harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

B. Manajemen Berbasis Sekolah

Pada kerangka otonomi pendidikan, sekolah merupakan pilar utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Upaya mewujudkan sekolah yang mandiri dan kreatif tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemberian kepercayaan yang penuh bagi sekolah itu agar dapat mengaktualisasikan potensinya. Untuk itu, sekolah beserta seluruh perangkatnya harus segera bangkit untuk menemukan pola pendidikan menuju kemandirian, dan senantiasa kreatif dalam melakukan setiap aktivitas. Dalam hal ini muncul istilah manajemen berbasis sekolah.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) atau school based management adalah sistem manajemen yang bertumpu pada situasi dan kondisi serta kebutuhan sekolah setempat. Dalam MBS sekolah diharapkan mengenal kekuatan dan kelemahannya, potensi-potensinya, peluang dan ancaman yang dihadapinya, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan diambilnya. Manajemen berbasis sekolah dikembangkan dengan kesadaran bahwa setiap sekolah memiliki kondisi dan situasi serta kebutuhan yang berbeda-beda.

Pada dasarnya manajemen berbasiskan sekolah ditujukan agar sekolah lebih leluasa mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah.

Ada tiga tujuan utama dari manajemen berbasiskan sekolah, yaitu:

  1. Peningkatan efisiensi, berkaitan dengan keleluasaan mengolah sumber daya yang ada dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta penyederhanaan birokrasi.
  2. Peningkatan mutu, berkaitan dengan tinggi rendahnya partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sekolah yang fleksibel, keprofesionalan guru, pelaksanaan imbalan dan hukuman, dan penciptaan suasana kerja dan lingkungan yang kondusif.
  3. Peningkatan pemerataan pendidikan, berkaitan dengan kesempatan yang diberikan kepada anggota masyarakat/warga  negara untuk mengikuti pendidikan secara adil dan merata.

Melalui pelaksanaan menajemen berbasis sekolah diharapkan akan memberi peluang kepada kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi pendidikan dalam segala bidang yang meliputi inovasi dalam kurikulum, proses belajar mengajar, pengelolaan pendidikan dan pengajaran. Kemudian Melalui manajemen berbasis sekolah akan dapat diciptakan kerja sama yang erat dan baik antara kepala sekolah, guru dan personil lainnya serta dengan orang tua murid dan masyarakat untuk mengupayakan pemerataan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, serta peningkatan kualitas dan produktivitas pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah bertujuan memberikan otonomi kepada sekolah. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam konsep MBS hendaklah diusahakan sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara administratif.

Agar program MBS dapat memberikan keuntungan bagi sekolah secara maksimal, diperlukan adanya sumber daya manusia yang professional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup untuk membiayai lembaga yang meliputi gaji personal, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, dan biaya lainnya yang digunakan untuk kepentingan lembaga.

Manajemen berbasis sekolah mempunyai beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:

  1. Sekolah dapat meneyesuaikan kegiatan dengan kemampuan yang dimiliki sekolah.
  2. Dapat dilakukan peningkatan kreativitas pengelola beserta seluruh jajaran pendukungnya.
  3. Dalam membuat program sekolah akan lebih tahu akan kebutuhan.

Disamping keuntungan tersebut diatas, manajemen berbasis sekolah juga memiliki kekurangan sebagai berikut:

  1. Masih ditemui lemahnya kemampuan kepala sekolah untuk memahami secara tepat dalam mengaplikasikan program yang distandarkan.
  2. Sarana yang belum mendukung, karena masih adanya perbedaan antara pusat dan daerah disebabkan kemampuan yang berbeda.

C. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup dalam hubungan secara akrab satu sama lainnya yang mendiami suatu daerah. Dengan demikian pendidikan berbasiskan masyarakat adalah pendidikan yang dikelola secara langsung oleh masyarakat, dan didasarkan atas inisiatif masyarakat, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Pendidikan berbasiskan masyarakat mengindikasikan kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan, dimana masyarakat ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pendidikan. Masyarakat terlibat secara langsung dalam menentukan tujuan pendidikan, kurikulum, materi, standar kemampuan lulusan yang diharapkan, guru dan kualifikasinya, persyaratan siswa, dan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya konsep pendidikan berbasis masyarakat yaitu sebagai berikut:

  1. Keterbatasan sekolah reguler, terutama di daerah-daerah terpencil dengan lokasi penduduk yang tidak merata dengan jumlah peserta didik yang sedikit.
  2. Keragaman budaya, di mana terjadinya penguatan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai lokal yang sangat diperlukan.
  3. Keterbatasan anggaran biaya pemerintah

Tujuan pendidikan berbasiskan masyarakat yaitu untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber daya daerah dan untuk melahirkan suatu sikap positif pada masyarakat bahwa pendidikan itu bukanlah tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi milik seluruh komponen masyarakat yang berhubungan langsung dengan pendidikan tersebut.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program pendidikan berbasiskan masyarakat antara lain:

  1. Sistem perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan masih dipengaruhi sistem lama.
  2. Kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan masyarakat untuk mengambil peran dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
  3. Sikap birokrasi yang cenderung berperilaku sebagai penentu
  4. Sistem perencanaan yang masih bertumpu dari atas, sedangkan karakteristik kebutuhan beraneka ragam.
  5. Pola pikir masyarakat yang masih bertumpu pada kebutuhan yang bersifat fisik
  6. Budaya statis dan merasa puas dengan apa yang ada.
  7. Jumlah organisasi kemasayarakatan yang bergerak di bidang pendidikan masih kurang.

KESIMPULAN

Konsep otonomi pendidikan muncul sebagai pengaruh dari peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, dimana daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat dalam penentuan suatu kebijakan tertentu. Otonomi pendidikan berarti memberikan suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Otonomi disini maksudnya yaitu memberikan suatu kewenangan terhadap suatu lembaga pendidikan dengan tujuan untuk memandirikan lembaga pendidikan tersebut.

Dalam otonomi pendidikan terdapat istilah manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat. Manajemen berbasis sekolah adalah sistem manajemen yang bertumpu pada situasi dan kondisi serta kebutuhan sekolah setempat. Sedangkan pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola secara langsung oleh masyarakat, dan didasarkan atas inisiatif masyarakat, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s